Daftar Menteri-menteri Negara

Daftar Alamat Website Resmi Kementerian Negara Republik Indonesia.

Kementerian Negara adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukannya dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi, dengan jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur-nya (penamaannya) secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR.

Landasan Hukum

Landasan hukum kementerian adalah UUD 1945 pada Bab V Pasal 17 yang menyebutkan bahwa:
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Website Kementerian RI

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2009, kementerian-kementerian tersebut yaitu:

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
  
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Luar Negeri
  • Kementerian Pertahanan
• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Perindustrian
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Kehutanan
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • Kementerian Pekerjaan Umum
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • Kementerian Sosial
  • Kementerian Agama
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
  
  • Kementerian Sekretariat Negara
  • Kementerian Riset dan Teknologi
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  • Kementerian Lingkungan Hidup
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  • Kementerian Perumahan Rakyat
  • Kementerian Pemuda dan Olah Raga
• 
  Kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya, terdiri atas:
  
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Selain kementerian negara, silahkan juga dilihat daftar alamat situs penting lainnya seperti BPK, MPR, DPR RI, Mahkamah Agung, KPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, termasuk website Presiden dan Ibu Negara pada halaman lembaga tinggi negara.